klikduakali.id – Komitmen pelayanan publik yang mudah, cepat, dan tanpa pungutan kembali ditegaskan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita BR dalam agenda Safari Ramadan di Masjid Jamie Al-Muttaqien, Desa Mulyasari, Kecamatan Binong, Selasa 3 Maret 2026.
Didampingi Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, Kang Rey menjadikan Safari Ramadan bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga ruang komunikasi langsung antara Pemerintah Kabupaten Subang dan masyarakat, khususnya terkait kemudahan akses layanan administrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Kang Rey menekankan bahwa pengurusan dokumen kependudukan kini tidak perlu lagi dilakukan ke pusat kabupaten. Melalui program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau PATEN yang diluncurkan pada Desember 2025, masyarakat dapat mengurus KTP dan dokumen lainnya langsung di kecamatan.
“Hari ini pun, bikin KTP saya kembalikan ke Kecamatan. Dokumen kependudukan bisa diurus di Kecamatan, jadi tidak perlu datang ke Disdukcapil di Kecamatan Subang,” jelasnya di hadapan warga.
Dalam forum yang dihadiri unsur DPR RI, DPRD Kabupaten Subang, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat tersebut, Kang Rey juga menegaskan seluruh layanan publik diberikan tanpa biaya.
Ia membuka ruang aduan bagi masyarakat apabila masih menemukan praktik pungutan liar dalam pengurusan dokumen atau layanan lainnya.
“Ingat, kalau masih ada yang minta uang 50, 100, 200 ribu, laporkan ke saya. Semua pelayanan itu gratis,” tegasnya.
Menurutnya, komitmen tersebut bukan sekadar pernyataan. Ia menyebut sejumlah laporan masyarakat terkait pungli telah ditindaklanjuti dan pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi tegas.
“Kemarin beberapa terbukti dan langsung saya tindak,” ujarnya.
Selain perbaikan layanan administrasi, Kang Rey juga menyinggung capaian program sosial di tahun pertama masa jabatannya, termasuk pembagian 95.000 seragam gratis bagi siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP di Kabupaten Subang.
Pemerintah daerah menegaskan kegiatan ini akan terus dimanfaatkan sebagai sarana menyerap aspirasi sekaligus memastikan layanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Redaksi : klikduakali-AZ)
