klikduakali.id – Banjir yang melanda sejumlah wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Subang menjadi perhatian serius berbagai pihak. Ribuan rumah warga terendam dan puluhan ribu jiwa terdampak, mendorong perlunya penanganan cepat sekaligus langkah pencegahan jangka panjang.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Encep Sugiana, menilai respons awal Pemerintah Kabupaten Subang dalam menangani banjir patut diapresiasi. Sejak banjir terjadi, pemerintah daerah dinilai sigap melakukan penanganan darurat, termasuk mendirikan posko-posko bantuan di lokasi terdampak.
“Dalam kondisi darurat seperti ini, kehadiran pemerintah sangat penting. Penanganan yang dilakukan sejak awal cukup cepat, terutama dalam penyediaan posko dan layanan bagi warga terdampak,” ujar Encep, Kamis (4/2/2026).
Menurut Encep, keberadaan posko banjir tidak hanya berfungsi sebagai pusat bantuan, tetapi juga sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Posko menjadi tempat koordinasi distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga pusat informasi bagi warga yang terdampak banjir.
“Kehadiran posko sangat membantu masyarakat, terutama untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan warga mendapatkan pelayanan dasar secara cepat,” katanya.
Ia menambahkan, dalam situasi bencana, kecepatan dan ketepatan penanganan menjadi faktor kunci untuk mencegah dampak yang lebih besar, termasuk risiko kesehatan dan keselamatan warga.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Subang, hingga Sabtu malam, 31 Januari 2026, banjir telah merendam 7.497 rumah yang tersebar di 8 kecamatan. Sebanyak 13.716 kepala keluarga (KK) atau 31.716 jiwa tercatat terdampak bencana tersebut.
Selain permukiman warga, banjir juga menggenangi 27 sarana ibadah, 18 sekolah, serta lahan pertanian yang cukup luas. Tercatat sekitar 2.610 hektare areal persawahan dan 334 hektare kolam ikan milik warga ikut terendam, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat.
BPBD Subang juga mencatat sebanyak 272 KK atau 630 jiwa terpaksa mengungsi karena rumah mereka tidak lagi layak ditempati selama banjir berlangsung hampir sepekan.
Dengan besarnya dampak banjir tersebut, Encep menilai bahwa penanganan darurat yang sudah dilakukan perlu diikuti dengan langkah strategis ke depan. Ia mendorong pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan pusat untuk memperkuat upaya pencegahan agar banjir di wilayah Pantura Subang tidak terus berulang.
“Penanganan darurat memang penting, tetapi evaluasi dan solusi jangka menengah hingga panjang juga harus segera disiapkan. Banjir yang berulang menunjukkan perlunya penanganan yang lebih menyeluruh,” tegasnya.
Menurut Encep, perbaikan sistem drainase, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta normalisasi sungai perlu menjadi perhatian serius. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga dinilai penting agar penanganan banjir tidak bersifat parsial.
Encep juga mengingatkan bahwa penanganan banjir di Pantura Subang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat. Kesadaran menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan mendukung program penataan wilayah dinilai sangat penting.
“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar persoalan banjir Pantura Subang bisa ditangani secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Redaksi : klikduakali-IN)
