klikduakali.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terhadap penyedia makanan yang bertanggung jawab dalam penyediaan menu bagi penerima manfaat di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas makanan yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program di berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa makanan yang disediakan harus benar-benar memenuhi standar gizi seimbang, mulai dari kecukupan karbohidrat, protein, vitamin, mineral hingga lemak yang dibutuhkan tubuh anak.
“Kalau makanan yang diberikan tidak memenuhi standar gizi seimbang, maka harapan dari program ini tidak akan tercapai, padahal anggaran yang digunakan sangat besar,” tegasnya.
Encep menilai program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan anak sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, pelaksanaan program tersebut harus dilakukan secara serius dan profesional oleh seluruh pihak yang terlibat.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa setiap penyelenggara program menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pengawasan tersebut tidak hanya penting untuk menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak, tetapi juga untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala agar kualitas pelaksanaan program tetap terjaga,” katanya.
Lebih lanjut, Encep menilai penyedia layanan yang tidak menjalankan amanah sesuai standar yang ditetapkan seharusnya diberikan sanksi tegas. Bahkan, jika terbukti tidak memenuhi ketentuan, kerja sama dengan penyedia tersebut sebaiknya dihentikan dan digantikan dengan pihak yang lebih siap menjalankan program secara profesional.
“SPPG yang tidak menjalankan amanah sesuai ketentuan sebaiknya segera dihentikan dan diganti dengan yang benar-benar siap menjalankan program ini dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta pelaporan dari masyarakat dan pihak terkait apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan program di lapangan. Laporan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelaksanaan program MBG.
Menurut Encep, evaluasi yang dilakukan secara berkala akan membantu pemerintah memperbaiki berbagai kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan program ke depan.
Dengan pengawasan yang kuat, transparansi, serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat, ia berharap program MBG dapat berjalan secara optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan serta masa depan anak-anak Indonesia.
“Program ini merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar dijaga agar tujuan meningkatkan kualitas generasi masa depan dapat tercapai,” pungkasnya. (Redaksi : klikduakali-IN)
